Undang-undang Olah raga

irwanto | Kamis, 26 Desember 2013 - 16:14:04 WIB | dibaca: 660 pembaca

 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR   3  TAHUN  2005

TENTANG

SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL

  DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

 

Presiden Republik Indonesia

 

Menimbang :   a  bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial;

              b. bahwa dalam rangka mengisi kemerdekaan dan memajukan kesejahteraan umum perlu mewujudkan kehidupan bangsa yang bermanfaat bagi pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap dan berkesinambungan;

              c. bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa melalui instrumen pembangunan nasional di bidang keolahragaan merupakan upaya meningkatkan kualitas hidup  manusia Indonesia secara jasmaniah, rohaniah, dan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, sejahtera, dan demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

              d. bahwa pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional yang dapat menjamin pemerataan akses terhadap olahraga, peningkatan kesehatan dan kebugaran, peningkatan prestasi, dan manajemen keolahragaan yang mampu menghadapi tantangan serta tuntutan perubahan kehidupan nasional dan global memerlukan sistem keolahragaan nasional;

              e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu dibentuk Undang-Undang tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

 

Mengingat : Pasal 5 ayat (1),  Pasal 20, dan Pasal 28 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

 

Dengan . . .

Dengan Persetujuan Bersama

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

 

dan

 

Presiden Republik Indonesia

 

 

 

Memutuskan:

 

Menetapkan :  UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM KEOLAHRAGAAN NASIONAL.

 

 

BAB I

 

KETENTUAN UMUM

 

 

Pasal 1

 

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1.         Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan.

2.         Keolahragaan nasional adalah keolahragaan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai keolahragaan, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perkembangan olahraga.

3.         Sistem keolahragaan nasional adalah keseluruhan aspek keolahragaan yang saling terkait secara terencana, sistimatis, terpadu, dan berkelanjutan sebagai satu kesatuan yang meliputi pengaturan, pendidikan, pelatihan, pengelolaan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan keolahragaan nasional.

4.         Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.

 

5. Pelaku  . . .

5.         Pelaku olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahraga, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan.

6.         Pengolahraga adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.

7.         Olahragawan adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.

8.         Pembina olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.

9.         Tenaga keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang  olahraga.

10.       Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang keolahragaan.

11.       Olahraga pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.

12.       Olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.

13.       Olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.

14.       Olahraga amatir adalah olahraga yang dilakukan atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.

15.       Olahraga profesional adalah olahraga yang dilakukan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.

 

16. Olahraga . . .

16.       Olahraga penyandang cacat adalah olahraga yang khusus dilakukan sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental seseorang.

17.       Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan (tim) dalam kegiatan olahraga.

18.       Industri olahraga adalah kegiatan bisnis bidang olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa.

19.       Penghargaan olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau nonmaterial.

20.       Prasarana olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.

21.       Sarana olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.

22.       Doping adalah penggunaan zat dan/atau metode terlarang untuk meningkatkan prestasi olahraga.

23.       Pembinaan dan pengembangan keolahragaan adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan.

24.       Organisasi olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

25.       Induk organisasi cabang olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan.

26.       Setiap orang adalah seseorang, orang perseorangan, kelompok orang, kelompok masyarakat, atau badan hukum.

27.       Standar nasional keolahragaan adalah kriteria minimal tentang berbagai aspek yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan.

 

 

28. Standar . . .

28.       Standar kompetensi adalah standar nasional yang berkaitan dengan kemampuan minimal yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dimiliki seseorang untuk dapat dinyatakan lulus dalam uji kompetensi.

29.       Akreditasi adalah  pemberian peringkat terhadap pemenuhan standar nasional keolahragaan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan.

30.       Sertifikasi adalah proses pemberian pengakuan atas pemenuhan standar nasional keolahragaan.

31.       Pemerintah adalah Pemerintah Pusat

32.       Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota.

33.       Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang keolahragaan.

 

 

BAB II

 

DASAR, FUNGSI, DAN TUJUAN

 

Pasal 2

 

Keolahragaan  nasional diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

 

Pasal 3

 

Keolahragaan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan jasmani, rohani, dan sosial serta membentuk watak dan kepribadian bangsa yang bermartabat.

 

Pasal 4

 

Keolahragaan nasional bertujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkukuh ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa.

 

BAB  III  . . .

BAB III

 

PRINSIP PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

 

 

Pasal 5

 

Keolahragaan diselenggarakan dengan prinsip:

a.  demokratis, tidak diskriminatif dan menjunjung tinggi nilai keagamaan, nilai budaya, dan kemajemukan bangsa;

b.  keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab;

c.  sportivitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika;

d.      pembudayaan dan keterbukaan;

e.      pengembangan kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi masyarakat;

f.       pemberdayaan peran serta masyarakat;

g.      keselamatan dan keamanan; dan

h.      keutuhan jasmani dan rohani.

 

 

 

BAB  IV

 

HAK DAN KEWAJIBAN

 

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Warga Negara

 

Pasal 6

 

Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk:

a.      melakukan kegiatan olahraga;

b.      memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga;

c.      memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga yang sesuai dengan bakat dan minatnya;

d.      memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan dan pengembangan dalam keolahragaan;

e.      menjadi pelaku olahraga; dan

f.       mengembangkan industri olahraga.

 

Pasal  7 . . .

Pasal 7

 

Warga negara yang memiliki kelainan fisik dan/atau mental mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga khusus.

 

 

Pasal 8

 

Setiap warga negara berkewajiban untuk berperan serta dalam kegiatan olahraga dan memelihara prasarana dan sarana olahraga serta lingkungan.

 

 

 

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Orang Tua

 

 

Pasal 9

 

(1)       Orang tua mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi serta memperoleh informasi tentang perkembangan keolahragaan anaknya.

 

(2)       Orang tua berkewajiban memberikan dorongan kepada anaknya untuk aktif berpartisipasi dalam olahraga.

 

 

 

 

Bagian Ketiga

 

Hak dan Kewajiban Masyarakat

 

 

Pasal 10

 

(1)       Masyarakat mempunyai hak untuk berperan serta dalam perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan keolahragaan.

 

(2)       Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan keolahragaan.

 

 

 

 

Bagian Keempat . . .

Bagian Keempat

 

Hak dan Kewajiban Pemerintah

dan Pemerintah Daerah

 

 

Pasal 11

 

(1)       Pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 

(2)       Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya kegiatan keolahragaan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

 

 

 

BAB V

 

TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB

PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH

 

 

Pasal 12

 

(1)       Pemerintah mempunyai tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta standardisasi bidang keolahragaan secara nasional.

 

(2)       Pemerintah daerah mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan dan mengoordinasikan pembinaan dan pengembangan keolahragaan serta melaksanakan standardisasi bidang keolahragaan  di daerah.

 

 
Pasal 13

 

(1)       Pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan secara nasional.

 

(2)       Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di daerah.

 

 

 

Pasal  14  . . .

Pasal 14

 

(1)       Pelaksanaaan tugas penyelenggaraan keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 pada tingkat nasional dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan yang dikoordinasikan oleh Menteri.

 

(2)       Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 

(3)       Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), pemerintah daerah membentuk sebuah dinas yang menangani bidang keolahragaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 

 
Pasal 15

 

Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan keolahragaan nasional.

 

 

Pasal 16

 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 15 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

 

 

 

BAB VI

 

RUANG LINGKUP OLAHRAGA

 

 

Pasal 17

 

Ruang lingkup olahraga meliputi kegiatan:

a.  olahraga pendidikan;

b.  olahraga rekreasi; dan