Peraturan Pemerintah Tentang Olah Raga

irwanto | Kamis, 26 Desember 2013 - 16:35:07 WIB | dibaca: 663 pembaca

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 16 TAHUN 2007

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

 

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16, Pasal 31, Pasal 41, Pasal 66, Pasal 68 ayat (6), Pasal 74 ayat (5), Pasal 84, dan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;

 

Mengingat :

1.   Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.   Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3.   Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4.   Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

 

MEMUTUSKAN:

 

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN.

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

 

Pasal 1

 

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.   Pelaku olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahraga, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan.

 

2.   Pembina olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.

3.   Pembina olahraga warga negara asing adalah pembina olahraga berkewarganegaraan asing yang melakukan kegiatan pembinaan olahraga di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4.   Tenaga keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.

5.   Tenaga keolahragaan warga negara asing adalah tenaga keolahragaan berkewarganegaraan asing yang telah memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga untuk melakukan kegiatan keolahragaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6.   Olahragawan adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.

7.   Olahragawan amatir adalah pengolahraga yang melakukan kegiatan pelatihan olahraga secara teratur dan mengikuti kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.

8.   Olahragawan profesional adalah setiap orang yang berolahraga untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.

9.   Alih status olahragawan adalah perpindahan status olahragawan amatir ke olahragawan profesional atau sebaliknya.

10.  Olahragawan asing adalah pelaku olahraga berkewarganegaraan asing yang melakukan kegiatan olahraga di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

11.  Perpindahan olahragawan adalah proses kegiatan beralihnya olahragawan dari satu tempat ke tempat lainnya, antarklub, atau perkumpulan, antardaerah, dan/atau antarnegara.

12.  Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaedah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru kegiatan keolahragaan.

13.  Pelaku usaha adalah perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan ekonomi yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga.

14.  Sarana olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.

15.  Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi standar nasional dalam berbagai aspek yang berhubungan dengan bidang keolahragaan.

16.  Standar nasional keolahragaan adalah kriteria minimal tentang berbagai aspek yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan.

17.  Standar kompetensi adalah standar nasional yang berkaitan dengan kemampuan minimal yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dimiliki seseorang untuk dapat dinyatakan lulus dalam uji kompetensi.

18.  Kompetensi adalah kemampuan minimal yang dimiliki tenaga keolahragaan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam bidang keolahragaan.

19.  Uji kompetensi adalah kegiatan untuk melakukan pengukuran terhadap kemampuan minimal yang dipersyaratkan bagi seseorang untuk dapat melakukan pekerjaan atau tugas tertentu yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam bidang keolahragaan.

20.  Akreditasi adalah pemberian kelayakan dan peringkat terhadap pemenuhan standar nasional keolahragaan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan.

21.  Sertifikasi adalah proses pemberian pengakuan atas pemenuhan standar nasional keolahragaan.

22.  Standar teknis sarana olahraga adalah persyaratan khusus yang ditetapkan oleh induk organisasi cabang olahraga dan/atau federasi olahraga internasional.

23.  Standar kesehatan dan keselamatan sarana olahraga adalah standar minimal tentang kesehatan dan keselamatan yang dipersyaratkan untuk sarana olahraga yang ditetapkan oleh induk organisasi dan/atau federasi olahraga nasional serta memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

24.  Standar pelayanan minimal adalah ukuran kinerja penyelenggaraan pelayanan dasar di bidang keolahragaan yang wajib disediakan baik oleh Pemerintah, pemerintah daerah, maupun lembaga dan organisasi keolahragaan.

25.  Fasilitasi adalah penyediaan bantuan atau pelayanan untuk kemudahan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan keolahragaan.

26.  Induk organisasi cabang olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang/jenis olahraga atau gabungan organisasi cabang olahraga dari satu jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan.

27.  Induk organisasi olahraga fungsional adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu atau lebih cabang olahraga amatir dan/atau profesional dalam lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan/atau olahraga prestasi berdasarkan fungsi pengolahraga atau olahragawan.

28.  Koordinasi adalah suatu proses kegiatan untuk penyesuaian dan pengaturan di antara para pihak dalam pengelolaan dan penyelenggaraan keolahragaan agar terjadi kerja sama yang harmonis dan sinergis.

29.  Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan keolahragaan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

30.  Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

31.  Pemerintah Daerah adalah pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota.

32.  Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan.

 

 

 

BAB II

TUGAS PEMERINTAHAN DAN PEMERINTAH DAERAH

 

Pasal 2

 

(1)  Pemerintah menentukan kebijakan nasional keolahragaan, standar nasional keolahragaan, serta koordinasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan keolahragaan nasional.

(2)  Penentuan kebijakan nasional keolahragaan, standar nasional keolahragaan, serta koordinasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan keolahragaan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggungjawab Menteri.

 

Pasal 3

 

Kebijakan nasional keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

a.   penyelenggaraan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi;

b.   pembinaan dan pengembangan olahraga;

c.   penyelenggaraan kejuaraan olahraga;

d.   pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga;

e.   pembinaan, pengembangan, dan pengawasan olahraga profesional;

f.   peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga;

g.   pendanaan keolahragaan;

h.   pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;

i.   peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan;

j.   pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan;

k.   pembinaan dan pengembangan industri olahraga;

l.   penyelenggaraan akreditasi dan sertifikasi;

m.   pencegahan dan pengawasan terhadap doping;

n.   pemberian penghargaan;

o.   pelaksanaan pengawasan; dan

p.   evaluasi nasional terhadap pencapaian standar nasional keolahragaan.

 

Pasal 4

 

Standar nasional keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

a.   kompetensi tenaga keolahragaan;

b.   isi program penataran/pelatihan tenaga keolahragaan;

c.   prasarana dan sarana keolahragaan;

d.   pengelolaan kejuaraan olahraga;

e.   penyelenggaraan kejuaraan olahraga; dan

f.   pelayanan minimal keolahragaan.

 

Pasal 5

 

(1)  Selaku penanggungjawab pengelolaan sistem keolahragaan nasional, Menteri mengoordinasikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan keolahragaan nasional secara terpadu dan berkesinambungan.

(2)  Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup semua aspek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 (3) Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

     a.   rapat koordinasi nasional;

     b.   rapat kerja nasional; dan/atau

     c.   rapat konsultasi nasional.

(4)  Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara:

     a.   hierarki intra sektoral;

     b.   fungsional lintas sektoral; dan

     c.   instansional multi sektoral.

(5)  Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan baik secara vertikal maupun horisontal.

 

Pasal 6

 

(1)  Pemerintah daerah mempunyai tugas melaksanakan :

     a.   kebijakan nasional keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 di daerah;

     b.   standardisasi keolahragaan nasional di daerah.

(2)  Pemerintah daerah dapat menetapkan kebijakan keolahragaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

 

Pasal 7

 

(1)  Pemerintah provinsi harus membentuk dinas olahraga tingkat provinsi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2)  Ketentuan lebih lanjut mengenai dinas olahraga tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

(3)  Pemerintah kabupaten/kota harus membentuk dinas olahraga tingkat kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(4)  Ketentuan lebih lanjut mengenai dinas olahraga tingkat kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Daerah.

 

Pasal 8

 

(1)  Gubernur mengoordinasikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan keolahragaan di provinsi secara terpadu dan berkesinambungan.

(2)  Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup semua aspek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(3)  Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

     a.   rapat koordinasi provinsi;

     b.   rapat kerja provinsi; dan/atau

     c.   rapat konsultasi provinsi.

(4)  Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara:

     a.   hierarki intra sektoral;

     b.   fungsional lintas sektoral; dan

     c.   instansional multi sektoral.

(5)  Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan baik secara vertikal maupun horisontal.

 

Pasal 9

 

(1)  Bupati/walikota mengoordinasikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan keolahragaan di kabupaten/kota secara terpadu dan berkesinambungan.

(2)  Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup semua aspek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

(3)  Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

     a.   rapat koordinasi kabupaten/kota;

     b.   rapat kerja kabupaten/kota; dan/atau

     c.   rapat konsultasi kabupaten/kota.

(4)  Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara:

     a.   hierarki intra sektoral;

     b.   fungsional lintas sektoral; dan

     c.   instansional multi sektoral.

(5)  Koordinasi pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan baik secara vertikal maupun horisontal.

 

BAB III

KEWENANGAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH

 

Pasal 10

 

(1)  Pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan secara nasional.

(2)  Kewenangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

     a.   penyelenggaraan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi;

     b.   pembinaan dan pengembangan olahraga;

     c.   pengelolaan keolahragaan;

     d.   penyelenggaraan kejuaraan olahraga;

     e.   pembinaan dan pengembangan olahraga;

     f.   peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga;

     g.   pendanaan keolahragaan;

     h.   pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;

     i.   peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan;

     j.   pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan;

     k.   pembinaan dan pengembangan industri olahraga;

 

     l.   penyelenggaraan standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan;

     m.   pencegahan dan pengawasan terhadap doping;

     n.   pemberian penghargaan;

     o.   pelaksanaan pengawasan; dan

     p.   evaluasi nasional terhadap pencapaian standar nasional keolahragaan.

(3)  Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah dapat mengikutsertakan komite olahraga nasional, Komite Olimpiade Indonesia, induk organisasi cabang olahraga, induk organisasi olahraga fungsional, masyarakat, dan/atau pelaku usaha.

 

Pasal 11

 

(1)  Pemerintah provinsi mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di provinsi.

(2)  Kewenangan pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

     a.   penyelenggaraan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi;

     b.   pembinaan dan pengembangan olahraga;

     c.   pengelolaan keolahragaan;

     d.   penyelenggaraan kejuaraan olahraga;

     e.   pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga;

     f.   peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga;

     g.   pendanaan keolahragaan;

     h.   pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;

     i.   peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan;

     j.   pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan;

     k.   pembinaan dan pengembangan industri olahraga;

     l.   penerapan standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan;

     m.   pencegahan dan pengawasan terhadap doping;

     n.   pemberian penghargaan;

     o.   pelaksanaan pengawasan; dan

     p.   evaluasi terhadap pencapaian standar nasional keolahragaan.

(3)  Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemerintah provinsi dapat mengikutsertakan komite olahraga provinsi, organisasi cabang olahraga tingkat provinsi, organisasi olahraga fungsional tingkat provinsi, masyarakat, dan/atau pelaku usaha.

 

Pasal 12

 

(1)  Pemerintah kabupaten/kota mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di kabupaten/kota.

(2)  Kewenangan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

     a.   penyelenggaraan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi;

     b.   pembinaan dan pengembangan olahraga;

     c.   pengelolaan keolahragaan;

     d.   penyelenggaraan kejuaraan olahraga;

     e.   pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga;

     f.   peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga;

     g.   pendanaan keolahragaan;

     h.   pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;

     i.   peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan;

     j.   pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan;

     k.   pembinaan dan pengembangan industri olahraga;

     l.   penerapan standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan;

     m.   pencegahan dan pengawasan terhadap doping;

     n.   pemberian penghargaan;

     o.   pelaksanaan pengawasan; dan

     p.   evaluasi terhadap pencapaian standar nasional keolahragaan.

(3)  Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemerintah kabupaten/kota dapat mengikutsertakan komite olahraga kabupaten/kota, organisasi cabang olahraga tingkat kabupaten/kota, organisasi olahraga fungsional tingkat kabupaten/kota, masyarakat, dan/atau pelaku usaha.

 

Pasal 13

 

Pemerintah dapat melimpahkan sebagian kewenangan pelaksanaan penyelenggaraan keolahragaan nasional kepada pemerintah daerah dengan memperhatikan:

a.   ketentuan tentang otonomi daerah;

b.   potensi sumber daya alam;

c.   kemampuan dan potensi sumber daya manusia;

d.   kemampuan dan potensi sumber pendanaan; dan

e.   partisipasi dan dukungan masyarakat, di daerah.

 

BAB IV

TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH

 

Pasal 14

 

(1)  Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggungjawab untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan keolahragaan nasional.

(2)  Tujuan penyelenggaraan keolahragaan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi:

     a.   pemerataan pembinaan dan pengembangan kegiatan keolahragaan;

     b.   peningkatan mutu pelayanan minimal keolahragaan;

     c.   peningkatan efektifitas dan efisiensi manajemen keolahragaan; dan

 

     d.   peningkatan kesehatan, kebugaran, dan prestasi olahraga.

 

Pasal 15

 

Tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) meliputi:

a.   penetapan dan pelaksanaan kebijakan nasional keolahragaan;

b.   penetapan dan pelaksanaan standardisasi keolahragaan nasional;

c.   koordinasi penyelenggaraan keolahragaan nasional;

d.   penggunaan kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

e.   penyediaan pelayanan kegiatan keolahragaan sesuai dengan standar pelayanan minimum;

f.   pemberian kemudahan untuk terselenggaranya setiap kegiatan keolahragaan; dan

g.   penjaminan mutu untuk terselenggaranya kegiatan keolahragaan.

 

Pasal 16

 

Tanggung jawab Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) meliputi:

a.   penetapan dan pelaksanaan kebijakan nasional keolahragaan;

b.   penetapan dan pelaksanaan standardisasi keolahragaan nasional;

c.   koordinasi penyelenggaraan keolahragaan nasional;

d.   penggunaan kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

e.   penyediaan pelayanan kegiatan keolahragaan sesuai dengan standar pelayanan minimum;

f.   pemberian kemudahan untuk terselenggaranya setiap kegiatan keolahragaan; dan

g.   penjaminan mutu untuk terselenggaranya kegiatan keolahragaan di daerah.

 

Pasal 17

 

Untuk mewujudkan